Tata Tertib

TATA TERTIB SANTRI

PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM

BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini, yang dimaksud:

  • Tata tertib pesantren adalah aturan atau norma-norma tertulis yang berisi tentang kewajiban, larangan dan sanksi yang harus dipatuhi oleh semua santri baik mukim (menetap) maupun tidak mukim (tidak menetap).
    • Pesantren adalah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang;
    • Santri adalah peserta didik yang menimba ilmu di pondok pesantren baik yang berada di lembaga pendidikan formal maupun non formal.
    • Lembaga Pendidikan Formal adalah lembaga pendidikan yang berada dibawah koordinasi Direktur Dikdasmen dan Dikti meliputi Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Perguruan Tinggi;
    • Lembaga Pendidikan Non Formal adalah lembaga pendidikan yang berada dibawah koordinasi Pesantren dan Direktur Madin meliputi Sifir, TPQ, Madrasah Ibtidaiyah Diniyah,  Madrasah Tsanawiyah Diniyah dan Pesantren al-Qur’an.
    • Kewajiban adalah kegiatan yang harus diikuti oleh semua santri dan akan mendapatkan sanksi jika tidak melaksanakannya.
    • Larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh semua santri serta akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya.
    • Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum (Tatib) yang berlaku di pesantren seperti tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan yang telah ditetapkan.
    • Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada santri yang meninggalkan kewajiban dan atau melakukan pelanggaran.
    • Ta’zir adalah hukuman fisik yang diberikan berdasarkan kebijakan Pengurus yang berwenang yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
    • Surat Pernyataan adalah surat yang berisi pernyataan tertulis (hitam diatas putih) dari pelaku pelanggaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta  kesediaan untuk menerima sanksi apapun yang  diberikan oleh pengurus.
    • Peringatan secara lisan adalah teguran yang disampaikan langsung secara verbal (kata-kata) oleh pengurus kepada santri yang tidak mengikuti kewajiban dan atau melakukan pelanggaran.
    • Surat Peringatan adalah surat tertulis yang berisi teguran dan peringatan dari pengurus  yang diberikan kepada santri yang meninggalkan kewajiban dan atau melakukan pelanggaran.

BAB II

KEWAJIBAN SANTRI

Pasal 2

Kewajiban-kewajiban santri meliputi;

  1. mengikuti aktivitas pembelajaran baik di pesantren, sekolah formal maupun non Formal secara aktif, rajin dan disiplin.
  2. mengikuti kegiatan mengaji kitab kuning sesuai dengan tingkatan kelas dan rombongan belajarnya bagi santri mukim.
  3. mengikuti kegiatan mengaji A-qur’an sesuai dengan tingkatan kelas atau rombongan belajarnya (khusus bagi santri yang memiliki kewajiban mengaji al-Qur’an)
  4. membaca nadham sebagaimana yang telah ditentukan dengan menggunakan nada islami (khusus bagi santri yang mengikuti kegiatan Madrasah Diniyah) lima belas menit sebelum pelajaran dimulai santri
  5. memakai seragam saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas sesuai ketentuan masing-masing lembaga baik formal atau non formal
  6. membawa kitab atau alat/perlengkapan belajar yang diperlukan saat mengikuti kegiatan baik di pesantren, sekolah formal atau non formal,
  7. membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran disemua lembaga dengan doa sebagaimana ditentukan oleh pesantren;
  8. meminta surat ijin kepada kepala daerahnya yang kemudian diserahkan kepada wali kelas, guru yang sedang mengajar atau bagian tata tertib sekolah bagi santri yang tidak masuk sekolah  formal, diniyah atau Pesanren Al-Quran
  9. Ta’dzim kepada muallim (asatidz, guru, dosen) dan pengurus pesantren serta menjaga etika, tata krama dan sopan santun dalam pergaulan baik dengan muallim, pengurus maupun sesama santri.
  10. Hadir shalat berjamaah waktu Maghrib, Isya’ dan Shubuh.

BAB III

SANKSI TIDAK MENGIKUTI KEWAJIBAN

Pasal 3

  • Santri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 2 huruf (b) sampai (i) sebanyak satu sampai dua kali tanpa keterangan yang bisa dibenarkan secara syar’i, maka sanksinya adalah mendapatkan peringatan secara lisan dari Wali Kelas atau Ketua Daerah atau Mu’allim;
  • Apabila yang bersangkutan masih mengulangi lagi perbuatannya sampai tiga kali, maka sanksinya adalah mendapat surat peringatan secara tertulis dari kepala daerah dan atau kepala lembaga;
  • Apabila dengan sanksi sebagaimana ayat (2) tetap melanggar kewajiban, maka akan mendapat surat peringatan tertulis dan dita’zir di kantor pesantren.

Pasal 4

  • Santri yang absen / tidak masuk sekolah baik di formal maupun non formal selama lima kali/hari dalam satu bulan tanpa keterangan yang jelas maka akan mendapatkan peringatan keras dari lembaga dan harus membuat surat pernyataan dengan tembusan kepada orang tua/walinya.
  • Apabila dibulan berikutnya masih terdapat absen ketidak hadiran sebanyak tiga kali/hari maka akan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua / walinya untuk membuat pernyataan wali santri.
  • Jika yang bersangkutan masih mengulangi hal yang sama maka statusnya sebagai siswa akan dicoret sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi gugur.
  • Jika santri tersebut ingin masuk kembali, maka harus daftar ulang kembali ke pesantren.

BAB IV

LARANGAN-LARANGAN SANTRI

Pasal 5

  1. Bentuk-bentuk perbuatan yang DILARANG bagi santri meliputi;
  2. Mengkonsumsi dan atau mengedarkan Narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau sejenisnya yang memabukkan / menghilangkan kesadaran (akal sehat);
  3. Menemui, membawa atau berbicara dengan wanita yang bukan muhrimnya;
  4. Berbuat asusila dan atau berzina dengan perempuan, baik didalam lingkungan pesantren maupun diluar;
  5. Mencuri, merampas atau menggelapkan barang milik orang lain;
  6. Memakai barang milik orang lain tanpa seijin yang mempunyai barang tersebut (ghashab);
  7. Berkelahi dan atau tawuran dan atau berbuat onar baik di lingkungan pesantren maupun diluar pesantren;
  8. Berjudi baik langsung maupun judi online;
  9. Melawan atau menentang asatidz atau pengurus pesantren;
  10. Membawa, menggunakan dan atau menyimpan perangkat elektronika / gadget seperti HP, pemutar music, radio / tape recorder, kamera, dll
  11. Membawa dan atau menyimpan senjata tajam, senjata api, bahan peledak atau benda-benda lain yang berbahaya.
  12. Membawa dan atau menyimpan gambar-gambar, film, video yang bersifat pornografi, kekerasan, sadisme dan terorisme;
  13. Bertato, tindik,  menyemir rambut, memelihara kuku dan berambut panjang;
  14. Keluar tanpa ijin dari batas-batas pesantren yang sudah ditentukan;
  15. Pulang tanpa ijin pengurus pesantren;
  16. Merokok bagi santri yang masih duduk di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Formal
  17. Kost diluar pesantren tanpa seijin pengurus dan pengasuh.
  • Segala bentuk perbuatan yang tidak tercantum pada pasal 1 diatas, apabila bertentangan dengan hukum syara’ dan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan RI dikatagorikan sebagai perbuatan yang DILARANG bagi santri;

BAB V

MEMBAWA, MENYIMPAN, MENGKONSUMSI DAN MENGEDARKAN

NARKOBA DAN SEJENISNYA

Pasal 6

  • Santri yang terbukti satu kali mengonsumsi narkotika dan obat–obatan terlarang (NARKOBA) atau sejenisnya maka sanksinya adalah mendapatkan teguran keras disertai pemanggilan orang tua/wali dan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/walinya.
  • Apabila yang bersangkutan masih mengulangi perbuatannya maka sanksinya adalah tidak naik kelas atau tidak lulus pada tahun pelajaran tersebut, baik sekolah formal maupun non formal serta dikeluarkan dari pesantren.
  • Apabila santri terbukti mengajak orang lain untuk bersama-sama mengonsumsi obat–obatan terlarang (NARKOBA) atau sejenisnya maka sanksinya adalah tidak naik kelas atau tidak lulus tahun pelajaran tersebut, baik sekolah formal maupun non formal serta dikeluarkan dari pesantren.
  • santri yang terbukti mengedarkan obat–obatan terlarang (NARKOBA) atau sejenisnya, maka sanksinya adalah tidak naik kelas atau tidak lulus baik sekolah formal maupun non formal, dikeluarkan dari pesantren dan atau diserahkan kepada pihak yang berwajib.
  • Santri yang terbukti mengonsumsi obat–obatan terlarang (NARKOBA) atau sejenisnya sebagaimana ayat (1) pada pasal ini,  wajib mengikuti pembinaan khusus serta berada dalam pengawasan khusus kepala daerah dan seksi Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban (HANKAMTIB).

BAB VI

BERTEMU DAN MENJALIN HUBUNGAN DENGAN

WANITA YANG BUKAN MUHRIMNYA

Pasal 7

  • Santri yang terbukti satu kali menemui santri putri yang berstatus mahram tanpa prosedur yang berlaku, maka sanksinya diberi peringatan secara lisan dan membuat surat pernyataan di kantor pesantren.
  • Apabila masih mengulangi lagi perbuatan tersebut maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di kantor pesantren.
  • Apabila masih mengulangi lagi untuk yang ketiga kalinya, maka sanksinya membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus, baik sekolah formal maupun non formal.

Pasal 8

  • santri yang terbukti satu kali membawa tamu wanita ke Daerah, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah.
  • Apabila yang bersangkutan masih mengulangi perbuatan tersebut, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di kantor pesantren.
  • Apabila sudah tiga kali melakukan perbuatan tersebut, maka sanksinya membuat surat pernyataan, dita’zir di Kantor Pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus, baik sekolah formal maupun non formal.

Pasal 9

  • santri yang terbukti menjalin hubungan asmara yang dilarang oleh syariat (pacaran) dengan seorang perempuan, baik di dalam atau di luar pesantren, maka sanksinya adalah tidak naik kelas atau tidak lulus, baik sekolah formal maupun non formal.
  • Apabila santri tersebut masih mengulangi lagi perbuatannya, maka sanksinya adalah tidak naik kelas atau tidak lulus baik sekolah formal maupun non formal serta diskors dari pesantren selama tiga bulan.
  • Apabila santri terbukti berbuat mesum atau berzina dengan seorang perempuan baik di dalam atau di luar pesantren, maka sanksinya adalah tidak naik kelas atau tidak lulus baik sekolah formal maupun non formal dan dikeluarkan dari pesantren.

BAB VII

BERJUDI DAN MENCURI

Pasal 10

  • santri yang terbukti satu kali berjudi baik di area pesantren atau diluar, maka sanksinya diberi surat peringatan tertulis, membuat surat pernyataan dan dita’zir di kantor pesantren.
  • Apabila santri tersebut mengulangi lagi perbuatannya, maka sanksinya diberi surat peringatan tertulis, membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal.
  • Santri yang terbukti menjadi otak pelaku/bandar judi baik di area pesantren atau di luar, maka sanksinya tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal dan dinonaktifkan dari pesantren selama tiga bulan.

Pasal 11

  • Santri yang terbukti mencuri uang atau barang milik orang lain jika nilainya sampai dengan Rp 50.000 maka sanksinya adalah;
  • dita’zir di Kantor Daerah, membuat surat pernyataan dan harus mengembalikan kepada pemiliknya.
  • dita’zir di Kantor Pesantren, membuat surat pernyataan dan harus mengembalikan kepada pemiliknya jika masih mengulangi lagi untuk kedua kalinya.
  • Mendapatkan saksi tambahan berupa tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal jika sudah lebih duakali melakukan perbuatan yang sama.
  • santri yang terbukti mencuri uang atau barang yang nilainya di atas Rp 50.000 sampai dengan Rp. 100.000, maka sanksinya adalah;
  • harus mengembalikan uang yang dicuri kepada pemiliknya, membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Pesantren;
  • harus mengembalikan uang yang dicuri kepada pemiliknya, membuat surat pernyataan, dita’zir di pesantren dan dipindah Daerah apabila santri tersebut masih mengulangi lagi perbuatan yang sama;
  • harus mengembalikan uang yang dicuri kepada pemiliknya, membuat surat pernyataan, dita’zir di pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal, apabila santri tersebut mengulangi lagi perbuatan yang sama untuk ketiga kalinya,
  • santri yang terbukti satu kali mencuri uang atau barang yang nilainya di atas Rp 100.000,  maka saksinya adalah;
  • harus mengembalikan uang yang dicuri kepada pemiliknya, membuat surat pernyataan, dita’zir di Kantor Pesantren dan dipindah Daerah.
  • harus mengembalikan uang yang dicuri kepada pemiliknya, membuat surat pernyataan, dita’zir di pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal, jika yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatan yang sama.

BAB VIII

BERKELAHI, TAWURAN, MENENTANG PENGURUS DAN

MENGGANGGU KETENTERAMAN UMUM

Pasal 12

  • Santri yang terbukti satu kali berkelahi yang tidak mencederai orang lain, maka sanksinya adalah;
  • Diberi peringatan secara lisan di Kantor Daerah.
  • membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah jika mengulangi lagi perbuatan yang sama.
  • membuat surat pernyataan dan dita’zir di kantor pesantren jika mengulangi lagi untuk yang ketiga kalinya.
  • Santri yang terbukti berkelahi sampai menyebabkan orang lain cedera ringan, maka sanksinya adalah;
  • membuat surat pernyataan dan dita’zir di pesantren
  • membuat surat pernyataan, dita’zir di pesantren dan dipindah Daerah jika mengulangi hal sang sama.
  • tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal jika mengulangi lagi untuk ketiga kalinya.
  • Santri yang terbukti berkelahi sampai menyebabkan orang lain cedera parah, maka sanksinya adalah;
  • membuat surat pernyataan, dita’zir di pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal.
  • Dita’zir di pesantren, tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal dan dikeluarkan dari pesantren jika mengulangi lagi perbuatan yang sama.
  • Santri yang terbukti berkelahi sampai mengakibatkan terjadinya korban meninggal dunia, maka sanksinya adalah dikeluarkan dari pesantren dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
  • Santri yang terbukti terlibat tawuran baik di area pesantren atau di luar  yang mengakibatkan terjadinya luka ringan, maka sanksinya adalah;
  • membuat surat pernyataan, dita’zir di pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal
  • membuat surat pernyataan, dita’zir di pesantren, tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal dan dikeluarkan dari pesantren jika yang bersangkutan terlibat lagi pada kasus yang sama.
  • Santri yang terbukti terlibat tawuran baik di area pesantren atau di luar  yang mengakibatkan terjadinya luka parah atau korban meninggal dunia, maka sanksinya dikeluarkan dari pesantren dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 13

  • Santri yang terbukti menentang atau melawan petugas pesantren  yang sedang bertugas, maka sanksinya adalah;
  • membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah.
  • membuat surat pernyataan dan dita’zir di kantor pesantren jika mengulangi lagi perbuatan yang sama.
  • membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal jika sampai tiga kali melakukan perbuatan yang sama.
  • Santri yang terbukti mencederai petugas pesantren yang sedang bertugas, maka sanksinya membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal.

Pasal 14

  • Santri yang terbukti mengganggu ketenteraman umum atau meresahkan orang lain, maka sanksinya adalah;
  • membuat surat pernyataan dan dita’zir di kantor pesantren, atau
  • membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren, dipindah Daerah dan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal jika mengulangi lagi perbuatan yang sama, atau
  • dikeluarkan dari pesantren jika sampai tiga kali melakukan perbuatan yang sama.

Pasal 15

  • Santri yang terbukti berbuat sesuatu yang menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu kegiatan atau stabilitas lingkungan pesantren, maka sanksinya adalah;
  • mendapat peringatan secara lisan di kantor Daerah.
  • membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah jika mengulangi lagi perbuatan yang sama.
  • Santri yang terbukti lebih dari tiga kali berbuat sesuatu yang menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu kegiatan atau stabilitas lingkungan pesantren, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Pesantren.

BAB IX

TATO, TINDIK DAN RAMBUT PANJANG

Pasal 16

  • Santri yang terbukti bertato, atau ditindik pada salah satu anggota badannya maka sanksinya adalah menghapus tatonya, dan atau membuang tindiknya, membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal.
  • Santri yang berkuku panjang, berambut panjang atau disemir, maka sanksinya akan ditindak (rambutnya dipotong) di tempat.
  • Santri yang berpakaian tidak sesuai dengan budaya Pesantren, maka sanksinya pakaian tersebut akan disita.

BAB X

MEMBAWA SENJATA TAJAM DAN BENDA ELEKTRONIK

Pasal 17

  • Santri yang terbukti membawa atau menyimpan senjata tajam, bahan peledak atau benda-benda lain yang berbahaya maka sanksinya diperingati secara lisan, membuat surat pernyataan di kantor pesantren dan barangnya disita.
  • Barang yang disita oleh pesantren tidak dapat diminta kembali baik oleh yang bersangkutan maupun oleh orang tua atau walinya.

Pasal 18

  • Santri yang terbukti membawa atau menyimpan alat-alat elektronik (gadget), maka sanksinya adalah;
  • membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan barangnya disita.
  • Jika masih mengulangi hal yang sama, maka sanksinya membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren, tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal dan barangnya disita.
  • Barang yang disita oleh pesantren tidak dapat diminta kembali baik oleh yang bersangkutan maupun oleh orang tua atau walinya.

BAB XI

KELUAR TANPA IJIN

Pasal 19

  • Santri yang terbukti keluar dari batas pesantren tanpa ijin atau melebihi batas waktu ijin dan tidak sampai bermalam, maka sanksinya adalah;
  • membuat surat pernyataan, dita’zir di Kantor Daerah dan tidak diperbolehkan ijin keluar selama lima belas hari terhitung dari waktu melanggar.
  • membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan tidak boleh ijin keluar selama satu bulan terhitung dari waktu melanggar jika yang bersangkutan mengulangi lagi pelanggaran yang sama.
  • Jika sampai tiga kali melakukan pelanggaran yang sama, maka sanksinya membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan tidak boleh ijin keluar selama lima bulan terhitung dari waktu melanggar.
  • Santri yang terbukti keluar dari batas pesantren tanpa ijin atau melebihi batas waktu ijin dan sampai bermalam, maka sanksinya adalah;
  • membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan tidak boleh ijin keluar selama satu bulan terhitung dari waktu melanggar.
  • membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan tidak boleh ijin keluar selama lima bulan terhitung dari waktu melanggar jika yang bersangkutan mengulangi lagi pelanggaran yang sama.
  • Jika sampai tiga kali melakukan pelanggaran yang sama, maka sanksinya membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren, tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal dan tidak boleh ijin keluar selama lima bulan terhitung dari waktu melanggar.

BAB XII

NONTON HIBURAN DAN MAIN GAME

Pasal 20

  • Santri yang terbukti satu atau dua kali menonton hiburan yang bukan program pesantren baik di dalam atau di luar pesantren, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di kantor pesantren.
  • Jika yang bersangkutan sampai tiga kali melakukan pelanggaran yang sama, maka sanksinya membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal.

Pasal 21

  • Santri yang terbukti satu atau dua kali bermain Game (play station) atau semacamnya baik di dalam atau di luar pesantren, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di kantor pesantren.
  • Jika sampai tiga kali melakukan pelanggaran yang sama,, maka sanksinya membuat surat pernyataan, dita’zir di kantor pesantren dan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah formal dan non formal.

BAB XIII

KOS, MAKAN DILUAR DAN MASAK DI DAERAH LAIN

Pasal 22

  • santri yang terbukti kos di luar pesantren tanpa prosedur yang berlaku, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah.
  • Jika yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran yang sama, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Pesantren.

Pasal 23

  • Santri yang terbukti membeli makanan di luar pesantren dan dimakan di tempat, maka sanksinya adalah;
  • membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah.
  • Jika yang bersangkutan sampai tiga kali melakukan pelanggaran yang sama, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Pesantren.
  • Santri yang terbukti satu atau dua kali membeli makanan atau lainnya kepada penjual yang tidak mendapatkan ijin, maka sanksinya adalah;
  • membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah.
  • Jika yang bersangkutan sampai tiga kali melakukan pelanggaran yang sama, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Pesantren.

Pasal 24

Santri yang terbukti bermalam atau memasak di daerah lain, maka sanksinya adalah;

  1. Mendapatkan peringatan akan diperingati secara lisan di Kantor Daerah.
  2. Jika mengulangi lagi, maka sanksinya akan diperingati secara lisan di Kantor Daerah.
  3. Jika mengulangi sampai tiga kali, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah.

BAB XIV

MEROKOK

Pasal 25

  • Santri yang berstatus Murid Madrasah Ibtidaiyah Diniyah, MI dan MTs. formal apabila terbukti merokok, maka sanksinya adalah;
  • diperingati secara lisan oleh ketua Daerah atau Kepala Daerah.
  • membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sama 3 s.d 5 kali.
  • membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Pesantren Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sama 5 kali atau lebih.

Pasal 26

  • Santri yang terbukti menggunakan aliran listrik milik pesantren secara ilegal, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah.
  • Jika yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatan yang sama, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di kantor Pesantren.

BAB XV

MEMBAWA, MENYIMPAN GAMBAR, MAJALAH

DAN ALAT-ALAT PERJUDIAN

Pasal 27

Santri yang terbukti membawa atau menyimpan buku atau majalah yang tidak islami, maka sanksinya adalah;

  1. mendapat peringatan secara lisan di Kantor Daerah.
  2. membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah jika yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatan yang sama;
  3. dita’zir di Kantor Pesantren dan membuat surat pernyataan jika yang bersangkuan terbukti lebih dari tiga kali melakukan pelanggaran yang sama.

Pasal 28

  • Santri yang terbukti menyimpan atau menggunakan alat permainan domino atau semacamnya baik di dalam atau di luar pesantren, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Daerah.
  • Jika yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran yang sama, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Pesantren.

Pasal 29

Santri yang terbukti membuat, memakai atau menyimpan seragam atau atribut berbentuk apapun yang tidak pantas (tidak islami), maka sanksinya membuat surat pernyataan, seragamnya akan disita dan dita’zir di kantor pesantren.

Pasal 30

Santri yang tidak melunasi iuran wajib sampai batas yang telah ditetapkan, maka sanksinya tidak dapat mengikuti ujian.

Pasal 31

Santri yang terbukti membentuk atau bergabung dalam komunitas / organisasi di dalam pesantren tanpa seijin pengurus pesantren atau kepala lembaga, maka sanksinya akan dibubarkan, membuat surat pernyataan dan dita’zir di Kantor Pesantren.

Pasal 32

  • Santri yang terbukti satu kali mengadakan Acara Memasak Bersama tanpa seijin pengurus pesantren, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan diperingati secara lisan oleh pihak yang berwenang.
  • Jika mengulangi lagi perbuatan yang sama, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir dikantor pesantren.

BAB XVI

KEBERSIHAN DAN KEDISIPLIN

Pasal 33

Santri yang tidak menjaga kebersihan lingkungan pesantren, maka sanksinya akan ditindak di tempat.

Pasal 34

Santri yang terbukti berolahraga di selain waktu dan tempat yang ditentukan, maka sanksinya akan ditindak ditempat.

Pasal 35

Santri yang terbukti mandi di luar batas pesantren tanpa seijin pengurus, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di kantor Daerah.

Pasal 36

Santri yang terbukti mengobrol di atas jam dua belas malam, maka sanksinya membuat surat pernyataan dan dita’zir di kantor Daerah.

Pasal 37

  • Santri yang terbukti merusak fasilitas pesantren dan lembaga di lingkungan yayasan Miftahul Ulum, maka sanksinya mengganti barang yang dirusak.
  • Santri yang terbukti mencorat-coret atau mengotori fasilitas pesantren, lembaga formal atau non formal, maka sanksinya harus membersihkannya.

Pasal 38

  • Santri yang tidur didalam atau serambi kelas pada waktu atau luar jam pelajaran, maka sanksinya akan ditindak di tempat.
  • Santri yang tidur didalam atau serambi masjid, pada waktu atau di luar kegiatan, maka sanksinya akan ditindak di tempat.
  • Santri yang tidur di tempat pengiriman pada waktu atau di luar jam pelajaran, maka sanksinya akan ditindak di tempat.

Pasal 39

  • Santri yang terbukti satu kali menemui tamu pada waktu kegiatan tanpa ijin, maka sanksinya akan diberi peringatan oleh Kepala Daerahnya.
  • Jika mengulangi kembali, maka sanksinya akan dita’zir di kantor Daerah.

Pasal 40

Santri yang terlambat mengikuti kegiatan Pesantren, lembaga formal atau non formal, maka sanksinya akan ditindak oleh wali kelas atau petugas yang diberi wewenang di setiap lembaga.

Pasal 41

Santri yang keluar dari kelas pada waktu kegiatan belajar mengajar, baik di pesantren, lembaga formal atau non formal tanpa seijin yang mengajar, maka sanksinya akan ditindak oleh wali kelas atau petugas yang diberi wewenang di setiap lembaga.

Pasal 42

  • Santri yang terbukti satu sampai dua kali  TIDAK HADIR SHALAT BERJAMAAH MAGHRIB dan atau ISYA’ dan atau SHUBUH, maka sanksinya akan diberi peringatan oleh Kepala Daerahnya.
  • Jika mengulangi kembali, maka sanksinya akan dita’zir di kantor Pesantren dan membuat surat pernyataan.

BAB XVIII

GHASHAB (MEMAKAI BARANG MILIK ORANG LAIN TANPA IJIN)

Pasal 43

  1. Santri yang terbukti memakai barang/benda milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, maka sanksinya akan diberi peringatan oleh Kepala Daerahnya.
  2. Jika mengulangi kembali, maka sanksinya akan dita’zir di kantor Pesantren dan membuat surat pernyataan.

BAB XVII

P E N U T U P

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan diatur kemudian.